Organda: Masih Banyak Taksi Online “Nakal” Yang Belum Ditindak

Organda: Masih Banyak Taksi Online "Nakal" Yang Belum Ditindak

Organda: Masih Banyak Taksi Online Nakal Yang Belum Ditindak

Organda: Masih Banyak Taksi Online "Nakal" Yang Belum Ditindak

Pemerintah masih belum menunjukkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan 108 tahun 2017 tentang pengangkutan orang dengan kendaraan non-bermotor di lintasan. Sampai saat ini, peraturan yang semula berlaku pada 1 Februari 2018 belum dilaksanakan di lapangan.

Hal ini dinyatakan dalam pelaksanaan PM 108 tahun 2017 per 20 Februari dengan menandatangani Dirjen Perhubungan Darat, BUDD Setiyadi untuk Kepala Polisi Korlantas, kepada Kepala Dinas Perhubungan Jabodetabek dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi / Kota / Kabupaten di seluruh Indonesia. Surat tersebut berisi agar tidak ada tindakan penegakan hukum sebelum menunggu pengembangan lebih lanjut.

Sebagai tanggapan, Organisasi Transportasi Darat (Organda) yakin bahwa penundaan pemberlakuan peraturan tersebut merupakan langkah yang sangat tidak produktif dalam mewujudkan industri transportasi yang diatur, andal, kompetitif dan bernilai tambah bagi masyarakat.

Penundaan pelaksanaan PM 108 dianggap menimbulkan atmosfir yang kurang kondusif bagi pelaku usaha angkutan berlisensi dan tidak berlisensi, terutama sebelum pilkada secara bersamaan berpotensi terjadi gesekan horizontal di antara para pengemudi.

Sehubungan dengan penundaan di atas, DPP Organda mengungkapkan sikapnya. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima detikFinance, Kamis (20/8/2018), Organda menginginkan pemerintah dalam memilih dan menerapkan sanksi dan prosedur pengenaan sanksi, harus bertindak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar terhindar dari prasangka dan Munculnya kekhawatiran pelaku industri transportasi.

“Dengan diperkenalkannya PM 108, pelaksanaan praktis pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk sanksi,” demikian pernyataan resmi Organda DPP.

Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Karena itu, Organda meminta pemerintah untuk segera memberlakukan kembali PM 108 sehingga pelaku industri transportasi memiliki referensi dalam menjalankan usaha mereka dan asuransi mobil.

“Penundaan penerapan PM 108 ke transportasi berbasis aplikasi akan semakin memperburuk ancaman terhadap iklim bisnis transportasi nasional. Karena masih ada angkutan tanpa izin dengan cara yang terstruktur untuk merekrut pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus melakukan serangkaian tindakan. Itu jelas antara penyedia layanan aplikasi perusahaan dan perusahaan transportasi, “lanjut keterangan tersebut.

Kominfo juga meminta untuk segera melengkapi ketentuan dashboard sesuai tupoksinya guna mengimplementasikan PM 108/2017 berjalan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini Kominfo segera menyiapkan peraturan untuk sanksi karena melanggar aplikator, dengan tujuan utama agar semua pemain dalam bisnis pengayaraan mendapatkan kesetaraan dalam bisnis.